Negeri yang Belum (Layak) Merdeka

Aceh bukan wilayah pinggiran yang tiba-tiba bermasalah. Rakyatnya menyumbang besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia sejak awal. Tetapi setelah kedaulatan diakui, kebijakan peleburan Provinsi Aceh ke dalam Sumatera Utara menimbulkan kekecewaan di kalangan tokoh Aceh — sebuah persoalan administratif yang, jika ditangani dengan dialog sejak awal, mungkin tidak pernah membesar.

Namun kekecewaan itu dibiarkan tumbuh. Ia berubah menjadi penolakan, lalu penolakan berubah menjadi pemberontakan bersenjata yang berlangsung berpuluh-puluh tahun — diperparah oleh ketimpangan ekonomi, pendekatan keamanan yang lebih dominan daripada dialog, dan luka sosial yang tak pernah benar-benar dipulihkan. Konflik baru berakhir lewat Nota Kesepahaman Helsinki tahun 2005.

Pertanyaan yang lebih penting bukan bagaimana konflik itu akhirnya berakhir, melainkan: mengapa negara tidak mampu menghentikannya ketika ia masih berupa riak kecil? Dan mengapa harga yang harus dibayar — nyawa, kepercayaan, trauma antargenerasi — baru benar-benar disadari setelah puluhan tahun berlalu?

Pola yang sama terulang di Papua. Ketimpangan pembangunan, rasa keterasingan, dan kesenjangan layanan publik adalah riak-riak kecil yang sebenarnya membutuhkan negara dengan telinga yang mau mendengar dan hati yang mau memahami — bukan sekadar aparat yang datang setelah masalah membesar.

Ketika ruang dialog menyempit dan pendekatan keamanan lebih dominan daripada pendekatan membangun kepercayaan, persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui hubungan yang sehat justru berubah menjadi konflik yang berulang dari generasi ke generasi. Negara pun akhirnya mengeluarkan biaya jauh lebih besar untuk memadamkan konflik daripada yang seharusnya ia keluarkan untuk membangun rasa memiliki sejak awal.

Tidak ada koruptor yang memulai langkahnya dengan mencuri triliunan rupiah. Semua dimulai dari kompromi kecil yang tampak sepele: “ini hanya ucapan terima kasih”, “semua orang juga melakukannya”. Kompromi kecil itulah yang perlahan mengikis batas antara benar dan salah, sampai yang dulu memalukan berubah menjadi biasa.

Demokrasi pun tidak runtuh dalam semalam. Ia melemah sedikit demi sedikit — dari satu amplop, satu paket sembako, satu janji jabatan — sampai jabatan berubah menjadi investasi dan kekuasaan berubah menjadi alat pengembalian modal.

Pola yang serupa juga terjadi pada krisis kepercayaan terhadap tata kelola kesehatan dan krisis mutu pendidikan: keduanya tumbuh dari komunikasi yang buruk dan pembiaran terhadap mutu yang dianggap belum mendesak untuk diperbaiki — sampai bertahun-tahun kemudian bangsa ini bertanya-tanya mengapa daya saingnya tertinggal jauh dari negara lain.

Konflik agraria di Indonesia bukan peristiwa yang jarang terjadi. Menurut Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria, sepanjang 2025 tercatat sedikitnya 341 konflik agraria di Indonesia — naik sekitar 15,6 persen dari tahun sebelumnya. Konflik itu mencakup hampir 914 ribu hektare tanah, berdampak pada 123.612 keluarga, dan tersebar di 428 desa. Perkebunan menjadi sektor dengan jumlah konflik terbanyak, disusul infrastruktur, pertambangan, properti, dan kehutanan.

Angka itu bukan sekadar catatan statistik tentang 341 sengketa yang terpisah-pisah. Ia harus dibaca sebagai 341 alarm yang menandakan ada sesuatu yang perlu diperiksa dalam hubungan antara tanah, modal, pembangunan, dan kekuasaan di negeri ini — dan angka itu terus meningkat sejak 2021, bukan menurun.

Di Desa Wadas, Jawa Tengah, rencana penambangan batu andesit untuk memasok material Bendungan Bener berhadapan dengan sebagian warga yang khawatir kehilangan tanah, mata pencaharian, dan ruang hidup mereka. Pada Februari 2022, pengerahan aparat dalam proses pengukuran tanah berujung ketegangan dan penangkapan warga. Komnas HAM kemudian menemukan indikasi kekerasan oleh aparat kepolisian serta dampak psikologis dan keretakan hubungan sosial di antara warga yang pro dan kontra.

Peristiwa serupa terjadi di Pulau Rempang, ketika negara membawa visi besar bernama Rempang Eco-City — investasi, industri, dan lapangan kerja — tetapi berhadapan dengan masyarakat yang telah lama hidup dengan sejarah dan ruang sosialnya sendiri. Komnas HAM menemukan kurangnya informasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan proyek, serta penggunaan kekuatan berlebih dalam bentrokan September 2023.

Pertanyaan yang harus kita ajukan bukan apakah bendungan atau kawasan ekonomi itu salah untuk dibangun. Pertanyaan yang lebih jujur adalah: mengapa sebuah proyek pembangunan sampai membutuhkan kekuatan negara untuk berhadapan dengan rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri?

Negara memang memiliki kewenangan untuk membangun — tidak mungkin setiap jalan nasional berhenti hanya karena satu orang menolak menjual tanahnya. Tetapi ada perbedaan mendasar antara memiliki kewenangan dan bertindak sewenang-wenang. Legalitas memberi negara hak untuk bertindak; keadilan menentukan bagaimana tindakan itu seharusnya dilakukan — apakah warga diberi informasi yang cukup, apakah mereka benar-benar didengar, dan apakah alternatif lain pernah dicari dengan sungguh-sungguh.

Selama puluhan tahun kita terbiasa mengatakan “pembangunan untuk rakyat”. Kalimat itu sebenarnya belum cukup, sebab sesuatu bisa saja diklaim dilakukan untuk seseorang tanpa pernah menanyakan kepada orang itu apakah ia benar-benar menginginkannya. Karena itu bangsa yang semakin dewasa harus bergerak satu langkah lebih jauh: dari pembangunan untuk rakyat menjadi pembangunan bersama rakyat — mendengar, menjelaskan, bernegosiasi, dan bersedia mencari alternatif ketika diperlukan.

Apa yang seharusnya kita lakukan ketika alarm berbunyi? Seharusnya kita mencari sumber masalahnya. Tetapi ada cara yang jauh lebih mudah dan lebih sering kita pilih: mematikan alarmnya. Ketika mahasiswa berdemonstrasi, kita lebih sibuk mempertanyakan siapa yang menunggangi. Ketika media memberitakan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita menuduh media punya agenda tersembunyi.

Padahal kritik bukan keputusan, ia hanyalah input. Demonstrasi bukan diagnosis, ia hanyalah alarm. Negara yang dewasa tidak harus menuruti setiap kritik yang datang — tetapi ia wajib memeriksanya terlebih dahulu, bukan langsung menyerang orang yang menyampaikannya.

Media sosial mengubah cara kritik bekerja. Sebuah argumen akademik mungkin butuh dua puluh halaman untuk disusun, tetapi sebuah tagar hanya butuh beberapa menit untuk viral. Ketika amplifikasi mengalahkan argumentasi, yang paling banyak diulang terlihat seperti yang paling benar — bukan karena isinya benar, tetapi karena volumenya besar. AJI mencatat Indeks Kemerdekaan Pers 2024 turun ke 69,36 dari 71,57 di tahun sebelumnya; Freedom House menilai Indonesia berstatus 'Partly Free' dengan skor 48–49 dari 100.

Bentuk pembungkaman yang paling sulit dideteksi bukanlah larangan resmi, melainkan sensor yang berpindah ke dalam kepala — seseorang mulai berpikir dua kali sebelum berbicara, lalu memilih topik yang lebih aman, lalu akhirnya memilih diam sama sekali, tanpa pernah ada satu pun perintah resmi yang melarangnya.

Ketika kritik yang sampai ke pusat kekuasaan hanyalah gema dari apa yang sejak awal ingin didengar oleh kekuasaan itu sendiri, terciptalah echo chamber of power — kekuasaan yang tidak lagi kekurangan informasi, tetapi kekurangan informasi yang berani berbeda pendapat.

Pemerintah bisa membuat regulasi, membangun institusi, mengendalikan komunikasi — tetapi kepercayaan masyarakat tidak bisa diperintahkan. Ia hanya tumbuh dari pengalaman: ketika masyarakat merasa didengar, ketika hukum terasa adil, ketika pejabat berani mengakui kesalahan. Sebaliknya, kepercayaan terkikis sedikit demi sedikit — satu kritik yang tak dijawab, satu kasus yang tak transparan.

Demonstrasi sebenarnya masih menandakan harapan: rakyat masih percaya negara mau mendengar. Tetapi ada keadaan yang jauh lebih berbahaya daripada demonstrasi, yaitu sinisme — ketika rakyat berhenti berharap sama sekali. Negara harus jauh lebih takut kepada masyarakat yang sudah tidak percaya, dibandingkan kepada masyarakat yang masih meneriakkan protesnya di depan gedung parlemen.

Komisi Pemberantasan Korupsi lahir tahun 2002 karena korupsi dinilai sudah terlalu sistemik untuk ditangani lembaga penegak hukum biasa. Logikanya sederhana: lembaga yang harus menyelidiki pejabat negara tidak boleh terlalu bergantung kepada pejabat negara yang mungkin suatu saat perlu diselidikinya.

Pada 2019, revisi UU KPK menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan mengubah status pegawainya menjadi Aparatur Sipil Negara. Argumen pemerintah tentang perlunya akuntabilitas itu penting dan tidak boleh diabaikan — tetapi kritik terhadap perubahan itu juga menyentuh pertanyaan yang sama pentingnya: seberapa dekat sebuah lembaga pengawas boleh ditempatkan dengan cabang kekuasaan yang menjadi salah satu objek pengawasannya? Itulah beda antara accountability (akuntabilitas) dan dependency (ketergantungan).

Persoalan serupa muncul dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang sempat menempatkan Konsil sebagai lembaga 'melalui Menteri' dan Kolegium sebagai sekadar 'alat kelengkapan' Konsil. Kedua ketentuan itu kemudian dikoreksi Mahkamah Konstitusi lewat Putusan 182/PUU-XXII/2024 dan 111/PUU-XXII/2024 pada 30 Januari 2026: Konsil ditegaskan tetap independen dalam menjalankan perannya, dan Kolegium ditegaskan sebagai unsur keanggotaan yang independen — bukan sekadar alat kelengkapan administratif.

Pesan dari putusan itu jauh lebih besar daripada sekadar perubahan dua kata dalam undang-undang: regulator profesi membutuhkan jarak yang cukup dari kementerian yang memerintah di sektor yang sama, dan negara boleh mengatur profesi, tetapi negara bukan pemilik kebenaran ilmiah.

Konsentrasi kekuasaan tidak selalu lewat undang-undang. Ia juga tumbuh lewat pengisian jabatan. Setiap pemimpin wajar membutuhkan orang-orang yang dipercaya — itu bukan masalah. Masalah muncul ketika jabatan publik terlalu sering dipersepsikan sebagai penghargaan atas loyalitas, bukan atas kemampuan.

Di titik itu terbentuk utang psikologis: pertanyaan yang muncul dalam diri seseorang bergeser dari “Apa keputusan yang benar?” menjadi “Apa yang diharapkan oleh orang yang memberi saya posisi ini?” Karena itu institusi negara seperti Polri, TNI, dan birokrasi harus loyal kepada hukum dan negara, bukan kepada figur yang kebetulan sedang berkuasa — sebab presiden berganti, tetapi negara tetap ada.

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, dalam buku How Democracies Die, menunjukkan bahwa demokrasi modern jarang mati lewat kudeta. Ia mati secara bertahap, lewat apa yang disebut Nancy Bermeo sebagai executive aggrandizement: perluasan kekuasaan eksekutif sedikit demi sedikit, secara legal, tetapi perlahan mengikis institusi-institusi yang seharusnya mengimbanginya. Guillermo O'Donnell menyebut kecenderungan ini sebagai delegative democracy — ketika kemenangan pemilu dipahami sebagai mandat yang sangat luas, sementara kontrol dari lembaga lain justru dipandang sebagai penghalang.

Karena itu independensi lembaga bukan dipertahankan karena kita curiga kepada pemimpin hari ini. Ia dipertahankan karena kita memahami manusia: sebuah sistem harus tetap aman bahkan ketika kelak kekuasaan berada di tangan orang yang tidak sebaik pendahulunya — dan kekuasaan yang dikumpulkan hari ini tidak akan menghilang begitu saja, ia akan diwariskan kepada pengganti berikutnya.

Kajian KPK menunjukkan bahwa calon kepala daerah rata-rata mengeluarkan dana pribadi sekitar Rp1 hingga 10 miliar untuk kampanye. Sekitar 45,9 persen responden dalam studi tersebut mengaku mengeluarkan dana melebihi kemampuan keuangannya sendiri, dan sekitar separuh responden menerima sumbangan dari pihak lain — dengan nilai terbesar mencapai puluhan miliar rupiah.

Pertanyaan yang harus kita ajukan bukan sekadar dari mana selisih dana itu berasal, melainkan: apa yang diharapkan oleh penyandang dana sebagai imbalan, setelah kandidat yang dibiayainya benar-benar memenangkan jabatan itu?

Laporan Tahunan KPK 2025 menggambarkan bagaimana relasi kekuasaan, keluarga, pembiayaan politik, dan loyalitas personal dapat berubah menjadi “infrastruktur korupsi”. Laporan itu mencatat sejumlah kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang baru dilantik Februari 2025, tetapi sudah terjerat perkara KPK pada tahun yang sama — antara lain Bupati Kolaka Timur, Gubernur Riau, Bupati Ponorogo, Bupati Lampung Tengah, dan Bupati Bekasi.

Sejak 2004 hingga Januari 2022, KPK mencatat sedikitnya 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota pernah ditanganinya. Angka ini penting bukan untuk menghakimi orang per orang, melainkan untuk menunjukkan bahwa korupsi tidak menunggu lama untuk bekerja, ketika pembiayaan politik dan loyalitas personal lebih dominan dibanding integritas.

Pada Juli 2026, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah — jabatan strategis yang justru menangani berbagai perkara korupsi besar — mengundurkan diri setelah dirinya sendiri ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Penggeledahan di rumahnya kawasan Sentul menemukan brankas berisi 74 kilogram emas batangan dan uang tunai lintas mata uang senilai sekitar Rp476–543 miliar. Asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap — tetapi ironi kelembagaannya tetap tidak bisa diabaikan: sosok yang selama ini dikenal karena prestasi mengungkap kasus-kasus korupsi besar, ternyata belum tentu kebal dari godaan yang sama yang setiap hari ia tangani pada orang lain.

Yang memperbesar kecurigaan publik adalah satu kebetulan yang sulit diabaikan: pada malam ketika penyidik Polri sedang menggeledah sejumlah lokasi terkait perkara ini, kediaman Febrie di kawasan Kramat Pela justru dijaga ketat oleh personel TNI bersenjata lengkap. TNI menjelaskan penjagaan itu dilakukan atas permintaan resmi Kejaksaan Agung, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan jaksa dalam menjalankan tugas, dan menegaskan tidak ada kaitan dengan penggeledahan Polri yang berlangsung bersamaan. Penjelasan resmi itu patut dihormati — tetapi tetap wajar jika publik dan sejumlah pegiat antikorupsi bertanya-tanya: mengapa dua institusi negara tampak saling melindungi tepat di titik paling kritis sebuah penyidikan, meski keduanya membantah ada koordinasi di baliknya?

Terlepas dari bagaimana proses hukumnya nanti berakhir, peristiwa ini sudah cukup menjadi ilustrasi dari lingkaran yang dibahas dalam bab ini: ketika bukan lagi satu individu yang khilaf, melainkan kepentingan kelompok di dalam institusi negara mulai saling melindungi satu sama lain, korupsi berhenti menjadi persoalan moral perorangan dan berubah menjadi persoalan sistem yang saling menopang.

Kasus Irjen Pol Ferdy Sambo yang mencuat pada 2022 dikenal publik sebagai kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Tetapi di balik kasus pembunuhan itu, beredar luas di masyarakat sebuah bagan berjudul “Kaisar Sambo dan Konsorsium 303” yang memetakan dugaan aliran dana perlindungan (backing) bisnis judi — dengan Ferdy Sambo disebut berada di puncaknya, menerima setoran tahunan yang disebut-sebut mencapai lebih dari Rp1,3 triliun. PPATK bahkan melaporkan temuan aliran dana senilai Rp155 triliun yang diduga terkait judi online pada periode yang sama.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Mahfud MD, secara terbuka menyebut kelompok Sambo di internal Polri “ibarat kerajaan di dalam Polri.” Ini bukan tuduhan dari pihak luar, melainkan pengakuan dari pejabat negara sendiri bahwa lingkaran kekuasaan semacam itu benar-benar mungkin terbentuk di dalam institusi yang seharusnya menegakkan hukum. Sejumlah lembaga pemantau kepolisian mendesak agar dugaan Konsorsium 303 diusut tuntas — apalagi sebagian nama yang disebut sebagai penerima aliran dana justru adalah perwira yang belakangan ikut terseret sidang kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Namun bertahun-tahun kemudian, dugaan Konsorsium 303 itu sendiri tidak pernah benar-benar dituntaskan secara hukum hingga ke persidangan terbuka — statusnya tetap sebatas dugaan yang belum terbukti. Ferdy Sambo memang diadili dan divonis bersalah atas pembunuhan berencana, kejahatan yang paling terlihat dan paling sulit dibantah. Tetapi jaringan aliran dana yang disebut-sebut berada di baliknya nyaris menguap seiring berjalannya waktu. Pola inilah yang penting dicatat: seorang pejabat bisa saja dihukum untuk kejahatan yang paling kasatmata, sementara jaringan struktural di baliknya — yang jauh lebih sulit dibuktikan karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang sama — dibiarkan tidak pernah benar-benar diselesaikan.

Politik berbiaya tinggi melahirkan utang politik. Utang politik melahirkan patronase. Patronase membuka jalan bagi korupsi. Dan korupsi menyediakan modal untuk kontestasi politik berikutnya — sehingga lingkaran itu kembali lagi ke politik berbiaya tinggi. Selama kita hanya menangkap orang tanpa memperbaiki lingkarannya, pelaku akan terus berganti sementara mekanismenya tetap sama.

Yang membayar mahal dari lingkaran ini pada akhirnya adalah rakyat, dan sering kali dua kali sekaligus: sekali ketika suaranya dibeli murah saat pemilu, dan sekali lagi ketika pejabat yang terpilih mencari cara mengembalikan biaya politiknya lewat mark-up proyek, suap perizinan, atau pengaturan tender.

Pertumbuhan ekonomi, jumlah jalan, jumlah sekolah — semua itu adalah target, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya selalu manusia: pembangunan berhasil bukan ketika jalan selesai dibangun, melainkan ketika jalan itu benar-benar membuat manusia lebih mudah menjalani hidupnya.

BPS mencatat kemiskinan pada September 2025 turun menjadi 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang. Ini kemajuan nyata yang harus diakui. Tetapi kemiskinan di perdesaan masih 10,72 persen — jauh lebih tinggi dibanding 6,60 persen di perkotaan. Angka nasional yang membaik tidak boleh menghapus kewajiban kita untuk terus bertanya: siapa saja yang masih tertinggal di balik angka itu?

Hukum adalah upaya manusia untuk mendekati keadilan — dan karena ia buatan manusia, hukum bisa saja keliru. Itulah mengapa ada mekanisme judicial review, dan mengapa undang-undang bisa dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Karena itu seorang pejabat publik tidak cukup hanya berkata “Saya tidak melanggar aturan.” Ada pertanyaan yang jauh lebih tinggi kedudukannya: apakah tindakan saya ini benar-benar adil, dan pantas dilakukan?

Hal yang sama berlaku untuk demokrasi. Suara terbanyak menentukan siapa yang memegang mandat politik — tetapi suara terbanyak tidak dengan sendirinya menentukan apakah sesuatu itu benar secara moral. Mayoritas bisa saja keliru; minoritas bisa saja benar. Karena itu demokrasi tidak boleh diperlakukan sebagai sumber kebenaran tertinggi, melainkan sebagai salah satu alat untuk mendekatinya.

Perhatikan urutan sila-sila dalam Pancasila: Ketuhanan diletakkan lebih dahulu daripada kerakyatan. Bahkan sila kerakyatan sendiri tidak dibiarkan berdiri sendirian sebagai sekadar hitungan suara — ia diberi frasa “hikmat kebijaksanaan”. Artinya, sejak awal berdirinya, demokrasi bangsa ini tidak pernah dimaksudkan sebagai matematika mayoritas semata. Ia membutuhkan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu membutuhkan moralitas yang lebih tinggi dari sekadar kepentingan sesaat.

Uang seharusnya menjadi alat, tetapi bagi sebagian orang ia perlahan berubah menjadi tujuan. Jabatan seharusnya menjadi alat untuk mengabdi, tetapi kemudian dipertahankan dengan segala cara. Kekuasaan seharusnya menjadi amanah, tetapi mempertahankannya justru menjadi tujuan hidup itu sendiri.

Ketika perpindahan posisi ini terjadi, hubungannya menjadi terbalik: manusia tidak lagi menggunakan uang — manusia justru digunakan oleh uang. Dan di titik itulah kemerdekaan mulai kehilangan maknanya yang paling mendasar.

Sebelum membahas bagaimana perilaku kecil berubah menjadi budaya, ada pertanyaan yang lebih tua dan lebih dalam: dari mana sebenarnya budaya itu pertama kali mengalir? Sebagian besar pola yang dibahas dalam buku ini — loyalitas yang mengalahkan kemampuan (Bab 4), patronase yang menyuburkan korupsi (Bab 5), dan penghormatan berlebihan kepada jabatan (Bab 6) — bukan gejala yang lahir kemarin sore. Ia adalah aliran darah dari dua penyakit kronis yang jauh lebih tua: feodalisme dan kolonialisme.

Feodalisme di Nusantara berakar dari sistem kerajaan yang berabad-abad mengatur kehidupan sosial dan politik masyarakat, di mana kekuasaan bersumber dari darah keturunan dan legitimasi sakral — raja dipandang sebagai titisan dewa atau wakil Tuhan di muka bumi, dan rakyat terbiasa tunduk kepada figur penguasa, menganggap hierarki sebagai hukum alam yang tak dapat digugat. Yang sering luput dari perhatian kita: kolonialisme Belanda tidak menghapus feodalisme itu, ia justru memeliharanya — sebab sistem hierarki yang sudah ada dinilai sangat efektif untuk mengontrol masyarakat jajahan tanpa harus membangun birokrasi baru dari nol. Kaum priyayi dan bangsawan lokal dijadikan perpanjangan tangan kolonial, dengan imbalan status dan kehormatan yang tetap dijaga. Feodalisme yang semula bercorak religius-kultural pun berubah menjadi instrumen kontrol ekonomi, dipakai untuk memuluskan eksploitasi hasil bumi dan tenaga rakyat.

Setelah kemerdekaan 1945, sistem feodal secara formal dihapuskan dan digantikan sistem republik yang menjunjung kesetaraan warga negara. Tetapi hukum tertulis dan mentalitas yang hidup di kepala manusia adalah dua hal yang berbeda kecepatan perubahannya. Feodalisme tidak ikut mati bersama proklamasi — ia hanya berganti kostum: dari priyayi kolonial menjadi elite nasionalis, dari bupati wilayah menjadi pejabat republik. Warisan itu terlihat jelas dalam kebiasaan sehari-hari yang kita anggap wajar: budaya ewuh pakewuh (sungkan berlebihan kepada atasan), istilah ABS (asal bapak senang) di lingkungan kerja, kegemaran memakai gelar kehormatan yang tidak selalu mencerminkan kompetensi, dan ketakutan berbeda pendapat dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya — bukan karena pendapatnya lebih benar, melainkan semata karena kedudukannya lebih tinggi.

Inilah sebabnya budaya feodal disebut penyakit kronis, bukan sekadar kebiasaan buruk yang bisa dihilangkan dengan satu pelatihan atau satu peraturan menteri. Penyakit kronis mengalir dalam darah, diwariskan diam-diam dari satu generasi kepemimpinan ke generasi berikutnya, dan baru terlihat gejalanya ketika ia sudah menimbulkan komplikasi — dalam kasus bangsa ini, komplikasi itu bernama pengisian jabatan berdasarkan kedekatan bukan kemampuan (Bab 4), politik yang berubah menjadi hubungan patron-klien (Bab 5), dan pejabat yang lebih takut kepada atasannya daripada kepada nuraninya sendiri. Menyembuhkannya membutuhkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada reformasi birokrasi di atas kertas: kesediaan setiap generasi untuk secara sadar berhenti mewariskan penyakit itu kepada generasi selanjutnya.

Ketika orang lain memakai koneksi untuk memperoleh keuntungan, kita menyebutnya nepotisme. Ketika kita sendiri yang membutuhkan bantuan koneksi itu, kita menyebutnya “tolong teman”. Standar kita berubah tergantung siapa yang diuntungkan.

Ujian sesungguhnya dari sikap adil bukan ketika kita menjadi korban ketidakadilan — di situ marah itu mudah. Ujian yang sebenarnya adalah ketika ketidakadilan justru menguntungkan kita. Di situlah terlihat, apakah keadilan yang kita bela benar-benar sebuah prinsip, atau hanya kepentingan yang kebetulan sedang tidak menguntungkan kita.

Robert Cialdini, dalam kajiannya tentang norma sosial, membedakan antara norma resmi — apa yang seharusnya dilakukan menurut aturan tertulis — dan norma deskriptif — apa yang benar-benar dilihat dilakukan orang-orang di sekitar kita. Tulisan 'Dilarang Memberi Gratifikasi' bisa kalah telak oleh lingkungan yang setiap hari menganggap gratifikasi itu wajar. Itulah sebabnya budaya jauh lebih sulit diperbaiki daripada sekadar mengganti peraturan.

Pola ini membentuk sebuah lingkaran: manusia melakukan perilaku tertentu → perilaku itu diulang → pengulangan dianggap normal → normalisasi berubah menjadi budaya → budaya itu membentuk manusia generasi berikutnya. Lingkaran ini jauh lebih tua dan lebih dalam daripada lingkaran politik yang kita bahas di Bab 5.

Kebiasaan kecil menggunakan koneksi pribadi, ketika seseorang naik jabatan, akan memengaruhi lebih banyak orang — dari sekadar lima orang menjadi jutaan orang sekaligus. Lord Acton pernah menulis kalimat terkenal yang sering disalahpahami: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Maksudnya bukan bahwa kekuasaan otomatis membuat semua orang menjadi jahat.

Penelitian psikologi kekuasaan modern menunjukkan gambaran yang lebih tepat: kekuasaan tidak hanya mengubah manusia, kadang ia justru mengungkap karakter yang sebelumnya sudah dimiliki seseorang, tetapi belum sempat terlihat karena kesempatannya belum cukup besar.

James Madison menulis kalimat yang sangat penting: “Jika manusia adalah malaikat, pemerintah tidak diperlukan.” Karena manusia bukan malaikat, kita membutuhkan hukum, pengawasan, dan pembagian kekuasaan. Tetapi siapa yang menjalankan hukum, pengawasan, dan pembagian kekuasaan itu? Manusia juga.

Karena itu kita tidak boleh memilih hanya salah satu antara memperbaiki sistem atau memperbaiki manusia. Sistem tanpa manusia yang berintegritas akan terus dicari celahnya. Manusia yang baik tanpa sistem yang sehat bisa dihancurkan oleh lingkungan yang buruk. Keduanya harus berjalan beriringan.

Allah berfirman: “Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, ‘Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?’, niscaya mereka menjawab, ‘Allah’.” (QS Luqmān 31:25). Ayat ini turun untuk menggambarkan kaum musyrikin Makkah — mereka bukan orang yang mengingkari keberadaan Allah. Mereka tahu, dan mengakuinya dengan lisan mereka sendiri.

Yang membuat mereka disebut musyrik bukanlah ketidaktahuan tentang Allah, melainkan karena pengakuan itu tidak sampai pada ketundukan. Mereka tetap menyembah berhala, tetap menjadikan kedudukan sosial dan tradisi nenek moyang sebagai penentu keputusan mereka. Di sinilah letak kedalaman ayat ini bagi kehidupan kita hari ini: seseorang bisa saja rajin mengucap 'Allahu Akbar', tetapi ketika harus mengambil keputusan penting, yang sesungguhnya ia dengarkan adalah suara ketakutannya kehilangan jabatan, bukan suara kebenaran. Pengakuan lisan tanpa ketundukan sikap adalah bentuk syirik yang paling halus dan paling mudah luput dari kesadaran kita sendiri.

Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.” (QS An-Nisā' 4:135). Kata qawwāmīna berasal dari akar kata yang sama dengan qiyām — berdiri tegak. Bentuk kata ini dalam bahasa Arab menunjukkan makna superlatif dan berkelanjutan: bukan sekadar 'berlaku adil sesekali', tetapi 'menjadi sosok yang senantiasa dan sungguh-sungguh menegakkan keadilan', dalam keadaan apa pun.

Ayat ini kemudian menyebutkan tiga pihak yang paling sulit untuk diadili secara jujur: diri sendiri, orang tua, dan kerabat. Al-Qur'an sengaja menyebutkan urutan ini karena tiga pihak itulah yang paling sering membuat manusia mengorbankan kebenaran demi kenyamanan atau ikatan darah. Jika standar keadilan seseorang runtuh ketika berhadapan dengan kepentingan diri sendiri, keluarganya, atau kelompoknya, maka keadilan itu sesungguhnya belum pernah benar-benar berdiri tegak — ia hanya berdiri selama tidak ada yang dikorbankan darinya.

Allah berfirman: “Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat?” (QS Al-'Alaq 96:14). Ayat ini berbentuk pertanyaan retoris — dalam ilmu balagh, bentuk pertanyaan semacam ini digunakan bukan karena Allah tidak tahu jawabannya, melainkan untuk menegur dan menyentak kesadaran manusia yang lalai. Kata yarā (melihat) di sini mencakup dua makna sekaligus: Allah mengetahui secara ilmu, dan Allah menyaksikan secara langsung, tanpa jeda dan tanpa terhalang oleh apa pun.

Inilah kontrol yang tidak pernah bisa diberikan oleh CCTV, auditor, atau lembaga pengawasan mana pun: kesadaran bahwa tidak pernah ada satu ruang pun yang benar-benar kosong dari pengawasan. Manusia yang bertauhid tidak jujur hanya karena ada KPK, tidak menolak gratifikasi hanya karena takut tertangkap kamera. Ia menolaknya bahkan di ruang yang paling gelap dan paling sunyi, karena ia tahu ruang itu tidak pernah benar-benar sunyi dari pandangan Allah.

Allah berfirman: “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.” (QS Al-Ḩujurāt 49:13). Ayat ini turun dalam konteks menegur kebanggaan suku dan nasab pada masyarakat Arab saat itu — sesuatu yang bentuknya berbeda tetapi jiwanya sama persis dengan kebanggaan modern kita hari ini terhadap jabatan, kekayaan, gelar, atau jumlah pengikut di media sosial.

Kata akramakum (yang paling mulia di antara kamu) sengaja diikat langsung dengan frasa 'inda Allāh' (di sisi Allah) — menegaskan bahwa ukuran kemuliaan yang berlaku di hadapan manusia (kekayaan, jabatan, popularitas) tidak otomatis berlaku di hadapan Allah. Ini membalikkan seluruh logika kekuasaan duniawi: jika ukuran kemuliaan sejati bukan jabatan, maka kehilangan jabatan bukanlah kehilangan kemuliaan — dan seharusnya tidak pernah membuat seseorang rela mengorbankan kebenaran hanya demi mempertahankannya.

Allah berfirman: “Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS Al-Mā'idah 5:8). Kata syana'ān dalam ayat ini bukan sekadar tidak suka biasa, melainkan kebencian yang mendalam dan wajar — kebencian terhadap kelompok yang pernah menzalimi kita sekalipun. Al-Qur'an tidak melarang perasaan itu untuk ada.

Yang dilarang adalah membiarkan perasaan itu mendorong (kata kerja yajrimannakum, dari akar yang berarti 'mendorong melakukan kejahatan') tindakan yang tidak adil. Perhatikan penutup ayat: 'adil itu lebih dekat kepada takwa' — bukan 'adil itu setara dengan takwa', melainkan lebih dekat. Artinya bersikap adil kepada pihak yang kita benci adalah salah satu ukuran paling nyata dari seberapa dalam ketakwaan kita yang sesungguhnya, karena di situlah kepentingan pribadi paling sulit dikalahkan.

Dalam pandangan Tauhid, manusia tidak pernah benar-benar menjadi pemilik mutlak atas apa pun — jabatan, harta, bahkan tubuhnya sendiri, semuanya adalah amanah yang dititipkan sementara. Perbedaan cara pandang ini sangat menentukan perilaku: seorang pemilik akan bertanya, “Bagaimana saya mempertahankan ini?” Seorang pemegang amanah akan bertanya, “Bagaimana saya mempertanggungjawabkan ini?”

Pertanyaan pertama melahirkan segala cara untuk bertahan — koalisi dibangun, lawan dilemahkan, aturan disesuaikan demi kepentingan sendiri. Pertanyaan kedua melahirkan kesiapan untuk melepaskan, kapan pun amanah itu memang harus dikembalikan.

Ketika seratus atau dua ratus ribu rupiah ditawarkan menjelang hari pemungutan suara, itu bukan sekadar pelanggaran administratif pemilu. Itu adalah ujian Tauhid dalam bentuknya yang paling konkret dan paling personal: keuntungan yang langsung terlihat dan terasa, berhadapan dengan integritas dan masa depan bersama yang tidak terlihat seketika itu juga.

Suara adalah bagian dari kemerdekaan seseorang. Menjualnya, betapapun kecil nilainya, berarti menyerahkan sebagian kedaulatan pribadi kepada orang yang membelinya — dan ketika jutaan transaksi kecil semacam ini terkumpul, jangan heran jika yang lahir adalah kekuasaan yang sepenuhnya transaksional.