Letaknya strategis, tapi mengapa selalu jadi korban strategi?
Nusantara bukan sekadar gugusan pulau. Ia adalah titik temu dunia. Terletak di antara dua benua — Asia dan Australia — dan dua samudera — Hindia dan Pasifik — Indonesia menempati posisi geografis yang luar biasa strategis. Tapi posisi ini, alih-alih hanya menjadi berkah, justru menjelma jadi kutukan panjang yang terus berulang dalam sejarah bangsa.
Sejak ribuan tahun silam, kawasan ini telah menjadi simpul perdagangan global. Dari jalur rempah di Maluku, pelabuhan dagang Sriwijaya, hingga titik transit penting di masa kolonial Eropa, wilayah ini selalu menjadi magnet kekuatan dagang dunia. Tapi sejarah juga menunjukkan: siapa pun yang menguasai Nusantara, menguasai jalur ekonomi Asia. Maka, perebutan wilayah tak pernah berhenti. Dahulu oleh VOC dan Inggris. Kini oleh kekuatan modal, teknologi, dan data.
Tome Pires dalam Suma Oriental (1512–1515) mencatat pelabuhan di Jawa dan Malaka sebagai simpul penting perdagangan Asia. Marco Polo dan Cornelis de Houtman pun mencatat bahwa Nusantara adalah pusat komoditas strategis dunia.
Letak geografis Indonesia menjadikannya zona buffer — benteng peredam — antara kekuatan global. Di masa Perang Dingin, kita menjadi ladang perebutan ideologi antara Barat dan Timur. Kini, medan perebutannya bergeser: bukan lagi peluru dan rudal, tapi kabel bawah laut, server data, laboratorium DNA, dan paten bioteknologi. AS membangun kemitraan strategis untuk menahan ekspansi Tiongkok; Tiongkok memperkuat posisinya lewat jalur Belt and Road dan ekspansi laboratorium medis; sejumlah yayasan global masuk melalui jaringan riset kesehatan berbasis data genomik.
Jika dulu komoditas utama adalah cengkeh dan pala, kini adalah data pribadi dan genomik, jalur komunikasi digital dan kabel optik, serta infrastruktur kecerdasan buatan berbasis data biologis.
Menurut laporan East Ventures dan WIPO (2023), Indonesia merupakan salah satu dari lima negara dengan potensi data genetik tropis terbesar di dunia yang belum dimanfaatkan optimal.
Tragisnya, meski berada di pusat dunia, Indonesia lebih banyak tercatat dalam sejarah orang lain. Literasi sejarah bangsa ini dibentuk oleh pengelana asing (Marco Polo, Tome Pires), ilmuwan kolonial, dan arsip dari luar negeri (Leiden, Inggris, Tiongkok). Naskah lokal seperti Babad Tanah Jawi, Hikayat Raja Pasai, dan Nagarakretagama seringkali dianggap mitos, tak dijadikan sumber rujukan utama dalam kurikulum sejarah nasional. Padahal, bangsa ini telah mengenal aksara sejak abad ke-5 (Prasasti Yupa, Kutai), dan tradisi pelayaran jauh sebelum kedatangan Portugis dan Belanda.
Perselisihan antar-kerajaan di masa lalu menunjukkan bahwa tanah ini memang menyimpan bara konflik internal: Majapahit menyerbu kerajaan kecil, Demak mengakhiri kejayaan Majapahit, Mataram memerangi Banten, lalu Belanda masuk dan menyempurnakan strategi devide et impera. Sayangnya, alih-alih belajar dari perpecahan masa lalu, kita justru lebih senang merayakan mitos kejayaan dan melupakan konflik yang merobek tubuh bangsa.
Hari ini, generasi muda tumbuh tanpa akar sejarah: kurikulum sejarah dipersempit jadi hafalan tanggal, arsip sejarah tak terawat, banyak peristiwa penting disunat demi stabilitas politik. Padahal, bangsa yang tak menulis sejarahnya akan mudah dikendalikan oleh narasi luar. Mereka bisa menyebut penjajahan sebagai modernisasi, eksploitasi sebagai investasi, dan pengkhianatan sebagai kemajuan.
Letak strategis adalah pisau bermata dua. Ia bisa menjadi keunggulan bila dikelola dengan visi, tapi juga bisa menjadi kelemahan bila tidak ada kesadaran geopolitik. Tanpa kesadaran sejarah dan posisi strategis, kita akan terus menjadi tempat transit kekuatan global, disulap menjadi pasar abadi, dan dipaksa menjadi penyedia data, bukan pemilik data.